Indonesia menyerukan agar perumusan kebijakan kecerdasan artifisial dan penggunaan perangkat digital oleh anak mempertimbangkan tahap perkembangan, budaya, serta kesenjangan akses pendidikan. Sikap tersebut disampaikan delegasi Indonesia dalam sidang ke-225 Dewan Eksekutif UNESCO di Paris, sebagaimana dilaporkan pada 18 Oktober 2026. Pendekatan ini menyoroti bahwa satu aturan yang sama untuk seluruh anak dan wilayah tidak selalu menghadirkan hasil pembelajaran yang setara. SOROT BIZ mengulas implikasinya bagi sekolah, keluarga, pengembang aplikasi, dan penyedia layanan AI di Indonesia.
Pokok pernyataan delegasi Indonesia
Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO IGAK Satrya Wibawa menyampaikan sikap Indonesia dalam agenda yang berlangsung di Paris pada 16 Oktober. Delegasi menekankan perlunya kebijakan yang mempertimbangkan keragaman geografis, budaya, kondisi pendidikan, serta ketimpangan digital. Pertanyaan mendasar bukan hanya apakah anak diperbolehkan menggunakan teknologi, tetapi kapan penggunaan itu bermanfaat dan untuk tujuan pembelajaran apa. Pernyataan tersebut merupakan posisi diplomatik Indonesia dalam pembahasan internasional; bukan pemberlakuan larangan baru bagi seluruh aplikasi AI atau media sosial di dalam negeri.
Akses tidak sama dengan kesiapan penggunaan
Dua anak dengan perangkat yang serupa dapat mempunyai pengalaman digital yang berbeda karena usia, kemampuan membaca, dukungan guru, dan literasi keluarga. Di wilayah dengan konektivitas terbatas, tugas berbasis aplikasi daring bahkan bisa memperlebar kesenjangan pembelajaran. Sebaliknya, teknologi yang dirancang dengan mempertimbangkan kondisi setempat berpotensi membantu akses materi pendidikan. Karena itu, penilaian manfaat sebaiknya melihat kualitas belajar, bukan sekadar jumlah perangkat yang dibagikan. Sekolah juga membutuhkan pilihan materi yang dapat dipakai ketika internet tidak stabil.
Risiko khusus ketika AI digunakan anak
Model AI generatif dapat menghasilkan penjelasan yang tampak meyakinkan tetapi keliru, sekaligus menampilkan informasi yang tidak sesuai usia jika perlindungannya lemah. Pengguna anak juga bisa membagikan data identitas, lokasi, atau informasi keluarga tanpa memahami konsekuensi privasi. Perancang produk perlu menjelaskan kebijakan penyimpanan data dengan bahasa yang mudah dipahami dan membatasi pengumpulan data yang tidak diperlukan. Di sisi pendidikan, guru tetap bertanggung jawab memeriksa kualitas materi dan membantu siswa membangun kemampuan berpikir mandiri.
Implikasi bagi edtech Indonesia
Perusahaan teknologi pendidikan menghadapi tuntutan ganda: membuat produk mudah digunakan dan menunjukkan manfaat pembelajaran yang bisa diukur. Desain yang berorientasi anak perlu menyediakan pengaturan usia, kendali orang tua atau sekolah, mekanisme pelaporan, dan informasi yang transparan mengenai fungsi AI. Produk tidak cukup hanya menambahkan chatbot ke setiap halaman. Nilai tambah muncul ketika fitur membantu guru mempersonalisasi latihan, memberi umpan balik sesuai kurikulum, atau mempercepat administrasi tanpa menggantikan interaksi pendidikan yang esensial.
Analisis SOROT BIZ: keselamatan dan pemerataan harus bersama
Perdebatan internasional sering membandingkan pilihan ekstrem antara membebaskan akses dan melarang teknologi. Kebutuhan Indonesia lebih kompleks, karena kemampuan fasilitas dan pendampingan berbeda antarwilayah. Pendekatan berbasis tahap perkembangan dapat memberikan keseimbangan, tetapi tetap membutuhkan definisi yang jelas, evaluasi berkala, dan keterlibatan pendidik. Kebijakan yang baik harus dapat diuji terhadap penurunan risiko sekaligus peningkatan mutu pembelajaran. Redaksi menilai keberhasilan dari manfaat dan perlindungan nyata, bukan jumlah dokumen rekomendasi yang disahkan.
Hal yang perlu dipantau
Pemangku kepentingan perlu menunggu perkembangan pembahasan UNESCO dan kebijakan nasional yang benar-benar diterbitkan sebelum menyimpulkan ada kewajiban hukum baru. Sekolah dapat mulai mengevaluasi daftar aplikasi yang digunakan, jenis data yang dikumpulkan, serta prosedur pendampingan siswa. Pengembang sebaiknya menguji produknya dengan guru dan keluarga dari berbagai daerah, bukan hanya pengguna kota besar. Hasil evaluasi perlu mencakup keamanan, keterjangkauan internet, dan peningkatan pemahaman siswa sehingga keputusan penerapan AI tidak sekadar mengikuti tren.
Sumber dan catatan redaksi
Rujukan utama: Laporan ANTARA. Fakta yang dapat dikonfirmasi dipisahkan dari analisis dan saran SOROT BIZ. Featured image adalah ilustrasi berlisensi, bukan foto peristiwa yang diberitakan. Klaim rencana atau harapan tidak dinyatakan sebagai hasil yang sudah terealisasi.
