Pemerintah memperpanjang masa penahapan wajib sertifikasi halal untuk sejumlah kelompok produk dan jasa hingga 17 Oktober 2028. Penyesuaian tersebut diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2026 yang merevisi ketentuan sebelumnya. Dalam keterangan pada 23 Oktober, LPPOM menekankan bahwa tambahan waktu harus digunakan untuk persiapan, bukan dianggap penghapusan kewajiban. Menteri UMKM Maman Abdurrahman juga menyatakan pemerintah berupaya mencegah proses sertifikasi menjadi beban yang mengganggu usaha kecil. Penting dicatat: perpanjangan **tidak berlaku seragam** untuk semua produk dan seluruh skala perusahaan.
Kategori yang mendapat perubahan jadwal
Menurut penjelasan LPPOM, perubahan masa penahapan mencakup beberapa kategori obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, barang gunaan tertentu, alat kesehatan kelas A, dan jasa terkait. Selain itu, produk makanan, minuman, hasil sembelihan serta kegiatan terkait bagi usaha mikro dan kecil mendapat penyesuaian sesuai ketentuan PP 40/2026. Karena setiap kelompok memiliki definisi administratif, pelaku usaha harus memeriksa klasifikasi produk dan skala usahanya. Tidak cukup hanya membaca satu judul yang menyatakan seluruh sertifikasi halal ditunda dua tahun.
UMK dan usaha besar mempunyai ketentuan berbeda
Perubahan bagi usaha mikro dan kecil tidak boleh otomatis diterapkan pada perusahaan menengah atau besar. LPPOM menjelaskan bahwa tenggat lebih awal yang sebelumnya berlaku bagi kategori makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa terkait untuk skala tertentu tidak serta-merta digeser ke 2028. Perbedaan ini berdampak langsung pada penilaian kepatuhan. Pelaku usaha perlu memastikan statusnya berdasarkan aturan ukuran usaha dan kategori produk yang berlaku. Pemilik beberapa unit bisnis juga harus memeriksa masing-masing badan usaha bila skala operasi serta kegiatannya berbeda.
Aturan produk impor dan barang kesehatan
LPPOM menyatakan penahapan untuk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dari luar negeri diarahkan mulai berlaku pada 18 Oktober 2028 dengan mempertimbangkan kesepakatan pengakuan bersama. Sementara itu, beberapa kategori produk kesehatan mempunyai masa penahapan berbeda: alat kesehatan kelas B dan obat bebas tertentu sampai Oktober 2029, sedangkan kategori tertentu lain sampai Oktober 2034. Ini berarti jadwal 2028 bukan tanggal universal untuk seluruh produk kesehatan. Perusahaan yang mengimpor atau mengedarkan barang harus memeriksa teks ketentuan resmi dan persyaratan lain yang tetap berlaku.
Mengapa masa transisi ditambah?
Menteri UMKM mengatakan sebagian usaha kecil masih kesulitan memenuhi persyaratan administrasi serta biaya sertifikasi, sementara cakupan sertifikasi belum mencapai seluruh sasaran. Perpanjangan diharapkan memberi ruang untuk menyiapkan dokumen, mengevaluasi pemasok, dan menata proses produksi. Namun proses transisi yang terlalu pasif dapat membuat penumpukan permohonan mendekati tenggat berikutnya. Pemerintah, penyedia layanan pemeriksaan, dan asosiasi bisnis perlu memberi panduan yang dapat dipahami usaha kecil serta membuka jalur bantuan yang jelas. Tambahan waktu akan bermanfaat bila kapasitas pendampingan turut meningkat.
Analisis SOROT BIZ: kepastian informasi wajib dijaga
Perubahan tenggat regulasi dapat memengaruhi rencana biaya, stok produk, persyaratan marketplace, dan negosiasi dengan pemasok. Pelaku usaha yang sudah melakukan sertifikasi sebaiknya menjaga dokumen serta pembaruan data, sementara yang belum harus memetakan kebutuhan berdasarkan bahan, proses, dan kategori produk. Redaksi menilai transparansi dan jadwal yang mudah ditelusuri sama pentingnya dengan bantuan biaya. Perbedaan informasi di kanal digital dapat mendorong penipuan oleh pihak yang menawarkan layanan percepatan tidak resmi. Artikel ini menyampaikan perkembangan aturan, bukan pendapat hukum untuk usaha tertentu.
Langkah praktis bagi pemilik usaha
Mulailah dengan mencatat produk yang dijual, klasifikasinya, skala perusahaan, serta asal bahan dan pemasok. Periksa Pasal 160 dan Pasal 161 PP Nomor 40 Tahun 2026 beserta pedoman BPJPH yang berlaku, lalu tentukan tenggat yang sesuai. Jangan menyimpulkan boleh mengabaikan semua persyaratan hanya karena suatu kategori memperoleh perpanjangan. Bila ada perubahan komposisi atau pemasok, tanyakan konsekuensinya kepada lembaga berwenang. Pengelola UMK bisa memanfaatkan masa transisi untuk memperbaiki ketertelusuran bahan dan membangun proses dokumentasi yang sederhana tetapi konsisten.
Sumber dan transparansi editorial
LPPOM MUI, 23 Oktober 2026; ANTARA, 23 Oktober 2026. Fakta terverifikasi dibedakan dari analisis redaksi SOROT BIZ; banner merupakan ilustrasi stok berlisensi dengan kredit fotografer dan bukan dokumentasi acara yang diberitakan.
