Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menargetkan pengembangan sistem e-Notary berbasis kecerdasan artifisial rampung pada akhir 2026. Dalam acara PASTI Ada Solusi di Semarang pada Jumat, 23 Oktober, ia menjelaskan manfaat penyimpanan minuta akta notaris secara elektronik melalui server atau cloud yang dikelola Kementerian Hukum. Sistem diharapkan mengurangi kebutuhan ruang dan biaya penyimpanan dokumen fisik. Namun target penyelesaian proyek tidak sama dengan layanan yang sudah tersedia secara nasional. Pembuatan akta autentik digital secara penuh masih memerlukan kerangka hukum dan kesiapan infrastruktur yang sedang disiapkan.
Apa itu e-Notary yang sedang dikembangkan?
Dalam pemberitaan resmi kegiatan, e-Notary atau cyber notary digambarkan sebagai transformasi layanan kenotariatan berbasis teknologi informasi. Tujuannya dapat mencakup penyimpanan protokol notaris, pengelolaan dokumen, serta proses administrasi yang lebih mudah ditelusuri. Penggunaan AI disebut sebagai bagian rencana sistem, tetapi rincian model yang dipakai dan jenis keputusan yang diotomatisasi belum dipaparkan secara teknis. Karena itu, belum tepat mengklaim AI akan menyusun atau mengesahkan seluruh akta tanpa pemeriksaan notaris. Tanggung jawab profesional dan keabsahan dokumen tetap harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
Layanan AHU digital sudah ada, akta penuh masih proses
Kementerian Hukum sudah menyediakan berbagai layanan administratif melalui AHU Online, seperti pendirian badan usaha dan pendaftaran tertentu. Namun administrasi elektronik yang telah berjalan harus dibedakan dari pembuatan akta autentik seluruhnya secara digital. Untuk tahap terakhir, kementerian masih menyiapkan peraturan pelaksana dan mekanisme hukum. Pembaca tidak seharusnya berasumsi seluruh pertemuan, pembacaan akta, tanda tangan, atau persyaratan formal notaris sudah dapat diganti dengan aplikasi. Sampai aturan final terbit, pengguna perlu mengikuti prosedur resmi yang benar-benar berlaku.
Potensi efisiensi penyimpanan minuta
Menteri menyebut manfaat jika penyimpanan dokumen tidak lagi bergantung sepenuhnya pada gudang fisik yang memerlukan biaya sewa dan perawatan. Sistem digital yang dirancang baik berpotensi memudahkan pencarian arsip ketika ada kebutuhan pembuktian dalam proses hukum. Namun dokumen elektronik juga mempunyai biaya tersendiri, mulai dari pengamanan akses, cadangan data, migrasi format, hingga layanan pemulihan ketika sistem terganggu. Estimasi penghematan perlu dibandingkan dengan biaya operasional total serta kewajiban menjaga arsip dalam jangka panjang. Digital tidak otomatis berarti bebas biaya atau bebas risiko.
Keamanan informasi dan autentikasi pengguna
Dokumen kenotariatan dapat memuat identitas pribadi, hubungan kepemilikan, dan informasi bisnis sensitif. Sistem yang menyimpan dokumen tersebut memerlukan kontrol akses yang kuat, enkripsi, pencatatan audit, dan kemampuan membuktikan integritas arsip. Perubahan data tanpa izin akan memiliki konsekuensi serius. Teknologi AI bisa membantu pencarian atau klasifikasi, tetapi setiap akses terhadap dokumen sensitif harus dibatasi berdasarkan kebutuhan yang sah. Integrasi dengan layanan pemerintah lain juga memerlukan dasar kewenangan yang jelas dan penanganan insiden yang dapat diuji. Perlindungan data menjadi bagian inti dari kelayakan layanan.
Analisis SOROT BIZ: layanan hukum butuh kepastian sebelum otomatisasi
Digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi profesi notaris dan kemudahan administrasi perusahaan, terutama bagi usaha yang sering mengurus dokumen korporasi. Tetapi manfaat tersebut akan muncul jika aturan, identitas pengguna, otorisasi, dan sistem bukti digital saling konsisten. Organisasi tidak boleh menganggap proyek yang masih dikembangkan sebagai alternatif yang sudah sah untuk mengabaikan prosedur sekarang. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kebutuhan notaris dari daerah dengan konektivitas terbatas. Ini analisis redaksi atas arah kebijakan, bukan penilaian bahwa semua fungsi e-Notary telah lulus audit keamanan.
Apa yang perlu dipantau menjelang akhir 2026?
Penerbitan peraturan menteri, jadwal uji coba, petunjuk migrasi arsip, pembagian tanggung jawab ketika gangguan, serta mekanisme pembuktian dokumen menjadi indikator utama. Asosiasi notaris dan pengguna jasa perlu mengikuti pemberitahuan resmi Ditjen AHU. Biaya PNBP akun notaris yang disebut menteri sebesar Rp500 ribu per tahun tidak boleh disamakan dengan seluruh biaya pembuatan akta atau biaya baru otomatis bagi setiap klien. Hingga sistem dinyatakan siap dan dasar hukumnya jelas, gunakan layanan yang benar-benar disediakan otoritas.
Sumber dan transparansi redaksi
Fakta utama mengacu pada laporan yang dipublikasikan pada 23 Oktober 2026. Keterangan perusahaan atau pemerintah dibedakan dari analisis SOROT BIZ dan dampak yang masih berupa rencana. Featured image adalah ilustrasi foto berlisensi dengan kredit fotografer, bukan foto dokumentasi peristiwa.
