Langsung ke konten
Minggu, 15 November 2026Bisnis, teknologi, dan dampaknya untuk Indonesia.
SOROTBIZLIHAT LEBIH DALAM.
Opini

80,6% Orang Indonesia Online, tetapi Menjadi Pasar Besar Saja Tidak Cukup

Indonesia sudah memiliki audience digital yang sangat besar. Tantangan berikutnya adalah memastikan market power berubah menjadi intellectual property, perusahaan, pekerjaan, dan ekspor digital.

Executive Brief. Ketika lebih dari empat perlima penduduk sudah online, Indonesia tidak lagi bisa puas dengan narasi “pasar digital terbesar”. Ukuran sukses berikutnya adalah berapa banyak nilai yang dibuat dan dipertahankan di dalam negeri.

  • Komdigi menyatakan 80,6% warga Indonesia sudah terhubung ke internet.
  • Skala pengguna membuat Indonesia sangat menarik bagi platform global.
  • Pemerintah menekankan bahwa Indonesia tidak seharusnya hanya menjadi pasar digital.

Pasar besar adalah aset, bukan strategi

Jumlah pengguna memberi perusahaan global alasan masuk ke Indonesia. Namun jika teknologi inti, cloud, intellectual property, advertising economics, dan platform fee seluruhnya berada di luar negeri, ukuran pasar tidak otomatis menghasilkan value capture domestik.

Indonesia membutuhkan perusahaan yang mampu mengekspor software dan jasa digital, talenta yang menghasilkan IP, infrastructure yang kompetitif, serta demand domestik yang dapat menjadi batu loncatan ke pasar regional.

Digital sovereignty bukan berarti menutup pasar

Kedaulatan digital tidak harus diterjemahkan menjadi proteksionisme. Ukurannya sebaiknya lebih konkret: apakah talenta lokal berkembang, apakah perusahaan Indonesia mampu bersaing, apakah data dan infrastruktur terlindungi, dan apakah lebih banyak nilai ekonomi tertahan di dalam negeri.

The Sorot Lens

Kita perlu mengganti KPI “jumlah pengguna” dengan KPI seperti digital exports, productivity, domestic IP, high-skilled employment, dan scale-up companies.

Ikuti perspektif ekonomi digital di Opinion dan data dasarnya di Data & Insights.

Apa yang perlu dipantau?

Investasi cloud dan data center, AI talent, adopsi domain .ID, digital procurement pemerintah, dan pertumbuhan ekspor jasa digital.

FAQ

Apa yang dimaksud digital sovereignty?

Secara praktis, digital sovereignty adalah kemampuan negara dan industrinya mengendalikan risiko, infrastruktur kritis, data, kapabilitas, dan pilihan teknologi tanpa harus menutup diri dari ekosistem global.

Sumber dan konteks

Artikel Opinion memisahkan data yang dapat diverifikasi dari interpretasi editorial SOROT BIZ.

Punya koreksi atau tanggapan?Pelajari kebijakan koreksi kami ↗

Lanjutkan membaca.